Back To Top

Kemdikbud Tempuh Jalur Hukum Jika Pemda Tidak Salurkan Tunjangan

Selamat Datang Di Website Info Guru dan Pendidikan Terbaru Kemdikbud Akan Tempuh Jalur Hukum Jika Pemda Tidak Salurkan Tunjangan GURU

Jakarta, Kemdikbud --- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh telah mengirimkan surat edaran kepada pemerintah daerah untuk segera menyalurkan tunjangan profesi guru (TPG) pegawai negeri sipil daerah (PNSD) triwulan I tahun 2014 dan kurang bayar tahun 2010-2013. Ia menegaskan, jika ada pemerintah daerah yang tidak mencairkan tunjangan guru, sementara semua elemen pencairan tunjangan telah terpenuhi, Kemdikbud akan menempuh jalur hukum.

“Kami tidak akan segan-segan melaporkannya ke aparat penegak hukum,” tegas Mendikbud saat jumpa pers di Gedung A Kemdikbud, Jakarta, (25/04/2014).

Ia mengatakan, dana untuk membayar TPG sudah ada di kas daerah. Payung hukum untuk mencairkannya juga sudah ada, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.07/2014 tanggal 3 April 2014 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2014. Selain itu, nama-nama guru yang berhak menerima TPG juga sudah dikeluarkan Kemdikbud melalui SK TPG PNSD tahun 2014 dan SK Kurang Bayar TPG PNSD tahun 2010-2013.

“Satu-satunya jalan ya wilayah hukum kalau tidak ada niatan baik (menyalurkan). Kalau tidak disalurkan, akan jadi temuan,” ujar Mendikbud.

Dalam suratnya, Mendikbud meminta pemerintah daerah menyalurkan TPG tersebut paling lambat tanggal 30 April 2014. Surat edaran Mendikbud mengenai pembayaran TPG dikirim tertanggal 24 April 2014 kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan bupati serta walikota di seluruh Indonesia.

Alasan pengiriman surat hanya kepada Gubernur DKI Jakarta, tidak kepada seluruh gubernur di Indonesia adalah karena untuk provinsi DKI Jakarta, anggaran untuk membayarkan TPG disalurkan ke pemerintah provinsi, bukan ke pemerintah kabupaten dan kota seperti provinsi lain.

Kemdikbud Akan Tempuh Jalur Hukum Jika Pemda Tidak Salurkan Tunjangan GURU

Pada berita terdahulu dinyatakan bahwa Penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) bagi guru bukan PNS telah rampung lebih dari 80 persen untuk semua jenjang. Sisanya, sedang dalam proses verifikasi atau dinyatakan tidak layak mendapat surat keputusan (SK) pembayaran.

Menteri Pendidikan dan Kebudayan (Mendikbud) Mohammad Nuh menyebutkan, total pemilik sertifikat untuk jenjang PAUDNI sebanyak 43.336 orang, dan 94,9 persen di antaranya telah tersalurkan. Sebanyak 4,2 persen lainnya sedang dalam proses verifikasi, dan 0,91 persen tidak layak SK. Untuk jenjang SD/SMP/SDLB/SLB, dari total 97.368 pemilik sertifikat , 83,7 persen di antaranya telah tersalurkan, dan 9,8 persen masih dalam proses penyaluran. Dan untuk jenjang SMA/SMK, dari 61.681 pemilik sertifikat, sebanyak 84,1 persen telah tersalurkan, dan 13,9 persen masih dalam proses penyaluran.

“Mengapa masih ada yang perlu diverifikasi, karena masih ada persyaratan yang belum terpenuhi. Para guru masih diberi waktu memverifikasi hingga akhir semester,” kata Mendikbud saat memberi keterangan pers di kantor Kemdikbud, Jumat (25/04/2014).

Ada beberapa syarat yang menyebabkan SK pembayaran TPG para guru harus diverifikasi dan belum diterbitkan. Mulai dari status guru yang belum terdaftar di rombongan belajar, belum memutakhirkan data, atau telah memenuhi syarat 24 jam tetapi rombongan belajar tidak wajar, yaitu jumlah jam mengajar melebihi KTSP. Alasan lain, kata Menteri Nuh, jika guru mengajar tidak linier dengan sertifikat.

Selain alasan verifikasi, SK juga tidak dapat diterbitkan jika guru yang bersangkutan telah pensiun atau meninggal dunia. Begitu pula dengan guru yang beralih menjadi pejabat struktural atau jabatan non guru, atau guru tidak mengajar 24 jam. Guru tidak tetap (GTT) juga tidak berhak mendapatkan TPG, sama halnya dengan guru yang mengajar di sekolah yang rasio siswa dan gurunya di bawah 20 bagi siswa di daerah normal. Mendikbud mengatakan, penyaluran TPG bukan PNS ini akan terus dilanjutkan hingga semua guru menerima hak tunjangan profesinya.

Sumber


Jika bermanfaat Silakan share di FB, Tweet maupun GPlus. Berikan saran, pendapat, kritik ataupun pertanyaan di blog ini lewat komentar Facebook atau Google



6 komentar

Penyaluran tunjangan Profesi bagi Guru tetap saja menjadi dilema setiap tahunnya..sejak adanya tunjangan profesi bagi guru setiap tahun terjadi masalah dalam hal penyalurannya ke rekening masing-masing guru yg telah berhak menerimanya...pemerintah pusat seharusnya mengambil kebijakan tegas dan bukan sekedar gertakan atau politisasi melalui dunia pendidikan terhadap pemerintah daerah yang selalu saja mencari celah untuk tidak menyalurkan dana yang sudah ada di kas pemerintah daerah dengan berbagai alasan. sehingga terkesan terdapat saling lempar kesalahan dengan berbagai alasan tersebut, namun sebagai masyarakat biasa kita bisa mengambil hipotesa adanya "pengambilan keuntungan dengan tidak langsung dicairkannya tunjangan tersebut tepat waktu" bahwasanya dana sebesar itu direkening daerah tentunya dengan "diendapkannya" dana tersebut untuk rentang 1 atau 2 bulan bisa dihitung berapa besaranya pendapatan bunga yang diperoleh oleh pemerintah daerah yg "mungkin saja" dimanfaatkan oleh "oknum" atau "segelintir orang" untuk mengeruk keuntungan pribadi melalui lembaga/instansinya. untuk itu sudah seharusnya kemendiknas, kemenkeu, dan lembaga lainya yang berkepentingan atas dana tunjangan profesi tersebut melakukan tindakan nyata dan tgegas terhadap pemerintah daerah yang dengan sengaja tidak mematuhi peraturan menteri yang sudah ditetapkan. atau mungkin pemerintah pusat dengan tegas mengambil alih penyaluran tunjangan profesi terhadap daerah yang tidak mematuhi peraturan tersebut.

sampai saat ini di kabupaten lebak sejumlah 124 guru yang sudah SKP triwulan I belum dicairkan oleh Pemerintah daerah / Dinas pendidikan kab Lebak... dengan alasan tidak jelas ...kami mohon kepada Kemdikbud untuk menelusurinya trimakasih

sampai saat ini dana sergur triwulan I sebanyak 124 Guru belum dicairkan oleh Pemda LEBAK dengan alasan yang tdk jelas tolong kepada kemendikbud segara memberikan tindakan kepada pemerintah Daerah karena merugikan kami sebagai Guru.. trimakasih

sampai saat ini di kabupaten lebak sejumlah 124 guru yang sudah SKP triwulan I belum dicairkan oleh Pemerintah daerah / Dinas pendidikan kab Lebak... dengan alasan tidak jelas ...kami mohon kepada Kemdikbud untuk menelusurinya trimakasih

Kabupaten sambas saya adalah salah satu dari sekian guru yg belum cair dana sertifikasi guru, sebab I. tidak seriusnya Kepala sekolah , sehingga operator sekolah masukkan darta tidak benar. 2.operator memasukkan data sepertinya ada rahasia. 3. tidak adanya kontrol Kepala sekolah. 4.operator tidak mengecek apakah data sudah valid atau belum. sampai orang lain menerima /cair baru ketahuan. Data saya tgl 28 mei baru valid, saya merasa terganggu sekali dengan kejadian ini. Karena saya realnya mengajar dilapangan 25 jam kerja. sedangkan guru lain cuma 12 jam rewalnya kok bisa. dg tambhan tgs lain pdahal cuma ngambil nama aja. mohon mendikbud turun tangan di kab. Sambas.

walah sama saja TPG guru non PNS itu pencairannya langsung dari PUSAT untuk triwulan II tahun 2014 dijadwalkan cair sebelom lebaran sampe hari ini belom cair juga . . .