Pengamat Anjurkan Ujian Nasional Dihapus
Jakarta (Suara Pembaruan) - Koordinator Education Forum, Suparman mengatakan, tidak setuju atas kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan, yang menjadikan ujian nasional (UN) sebagai alat ukur indeks integritas sekolah.
Suparman menilai syarat tersebut akan tetap menjadikan UN sebagai kebijakan yang akan mengeksekusi nasib peserta didik untuk meraih jenjang pendidikan berikutnya. Menurut Suparman, usaha- usaha kecurangan akan terus mewarnai kegiatan UN.
 |
| ujian nasional |
"Saya sangat tidak setuju jika UN dijadikan syarat atau pertimbangan masuk perguruan tinggi negeri atau jenjang pendidikan selanjutnya," ujarnya, saat dihubungi Suara Pembaruan, Selasa, (28/4) sore.
Ia menyarankan, jika Mendikbud ingin mewujudkan revolusi mental dalam pendidikan maka mulailah dengan mengambil sikap berani dengan tidak menjadikan UN sebagai kebijakan kontroversi.
Menurutnya, selain lebih hemat, juga akan menghilangkan kontroversi yang selalu mewarnai kebijakan pendidikan di setiap akhir tahun pelajaran.
"Hapus saja UN, untuk kemajuan pendidikan yang tidak kontroversi, karena setiap PTN (Perguruan Tinggi Negeri), sebenarnya mempunyai cara menilai tersendiri sesuai dengan kebijakan PTN," ujar Suparman.
Ia mengatakan, sebelumnya telah merekomendasikan kepada Mendikbud agar UN cukup dijadikan sebagai pemetaan. Sebaiknya, dilakukan dengan cara sampling akan lebih hemat untuk memberi laporan kompetensi kelulusan peserta didik.
"Semestinya serahkan kepada sekolah saja untuk melaporkan kepada orangtua," katanya.
