Back To Top

Diskriminasi Syarat Pembuatan NUPTK

Selamat Datang Di Website Info Guru dan Pendidikan Terbaru NUPTK oh NUPTK sebuah kode unik dambaan para guru. Bagaimana tidak Nomor Unik bagi Pendidik yang diberikan oleh pusat ini seolah merupakan senjata terakhir bagi guru. Dalam beberapa tahun terakhir NUPTK menjadi syarat untuk mengikuti sertifikasi pendidik. Dan tak kalah penting NUPTK juga sebagai syarat untuk mendapatkan berbagai macam tunjangan guru.

Yap sesuai judul di atas, kita akan bahas diskriminasi dalam syarat pembuatan NUPTK. Salah satunya adalah


Guru Honorer di sekolah swasta  lebih diuntungkan dalam pembuatan NUPTK dibanding sekolah negeri di bawah Kemdikbud

Bagaimana tidak Hanya bermodal SK Yayasan / Sekolah, guru di sekolah swasta dan kemenag dapat mengajukan NUPTK. Cukup 2 tahun bekerja sudah bisa mengajukan NUPTK Berbeda dengan guru honorer di sekolah negeri butuh SK Pengangkatan sekelas Kepala Daerah sebagai salah satu syaratnya. Hal ini yang banyak menjadi keluhan guru-guru honor di sekolah negeri. Sudah bertahun tahun bekerja pun, dirasa sangat tidak mungkin mendapatkan SK pengangkatan dari Bupati/Walikota, jika tidak ada kebijakan dari daerah.

SK pengangkatan yang ditandatangani kepala daerah tentunya berdasar program pengangkatan tenaga Kontrak atau yang biasa dikenal PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang masa kontraknya biasanya diperpanjang setiap tahun. Untuk mengangkat tenaga kontrak PTT, tentu ini membutuhkan anggaran daerah yang besar untuk menggaji mereka para guru PTT. Daerah dengan kemampuan anggaran yang minim tentu sulit menjalankan program ini.

Beratnya syarat pengajuan NUPTK ini sudah terjadi sejak era padamu negeri dan akan terus berlanjut hingga kini, walau ada beberapa hal yang dikurangi oleh Kemdikbud.

Nah... sampai kapan kebijakan ini berlanjut?




Jika bermanfaat Silakan share di FB, Tweet maupun GPlus. Berikan saran, pendapat, kritik ataupun pertanyaan di blog ini lewat komentar Facebook atau Google



2 komentar

Apa pengajuan NUPTK ini juga berlaku di swasta di bawah naungan kemdikbud yang udah mengajar 2 ta hun?

sangat melanggar UUD 1945 pasal 27