Bicara masalah politik tentu tidak terlepas dari popularitas atau image pemerintah atau kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Perlu kepercayaan masyarakat agar pemerintahan dapat berjalan maksimal, termasuk pula bagaimana agar pemerintah saat ini khususnya presiden Jokowi dipercaya kembali menduduki kembali Kursi presiden di tahun 2019 nanti.
Salah satu program pemerintah yang diunggulkan dalam bidang pendidikan adalah program Indonesia Pintar atau PIP, dimana seluruh daerah di nusantara dibagikan Kartu Indonesia Pintar kepada siswa kurang mampu. Nah menurut pengamat pendidikan Indra Charismiadji, Anies Baswedan telah gagal dalam mengemban tugas ini, yakni membagikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam waktu cepat padahal anggarannya memakan Triliunan rupiah.
"Sudah 20 bulan KIP belum jalan karena masalah utamanya ada di data. Data di Dapodik memang lengkap, tapi pasti banyak yang tidak berhak mendapatkan dana KIP,”
Anies dianggap ragu menjalankan program KIP, sehingga penyerapan anggaran dari program KIP ini sangat kecil. Presiden sendiri sepertinya tidak mau tahu, yang penting hasil tanpa mengetahui permasalahan pokok.
Indra menegaskan, Jokowi setiap blusukan ke daerah selalu mengecek realisasi KIP, Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Di lapangan, katanya, realisasi KIS dan KKS memang baik. Sedangkan realisasi KIP masih minim. Dimana kita tahu, saat kampanye presiden 2014 lalu, program Indonesia Pintar merupakan janji politik presiden kepada publik saat itu.
Sementara itu pengamat pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan berpendapat lepas dari persoalan politik, pergantian menteri Pendidikan dan Kebudayaan guna untuk membenahi masalah pendidikan lebih substansial. Dikatakan Cecep, meskipun Anies berlatar belakang dunia pendidikan, tetapi programnya belum banyak menyentuh dunia pendidikan.
Pada masa kepemimpinan Anies, terjadi kontroversi terhadap penerapan kurikulum. Apalagi ketika ada keputusan mengembalikan ke kurikulum 2006, sempat menggegerkan banyak pihak. “Pemerintah harus teguh dengan program yang dirancang,” ujar Cecep.
Nah demikian mungkin penyebab Anies Baswedan dilengserkan dari kursi Mendikbud. Dan ini merupakan PR bagi menteri baru, dimana masih banyak program program pendidikan lain yang tidak kalah penting yang mesti diselesaikan.
