Back To Top

Nilai Kompetensi Guru Rendah, Tunjangan Profesi Bisa Distop

Selamat Datang Di Website Info Guru dan Pendidikan Terbaru Nilai Kompetensi Guru Rendah, Tunjangan Profesi Bisa Distop
Berbagai upaya dilakukan pihak Kemdikbud dalam meningkatkan mutu guru. Pembayaran tunjangan profesi pun diperketat dari tahun ke tahun. Mengingat sertifikasi pendidik yang sudah berjalan dinilai gagal dalam meningkatkan kualitas pendidikan pada umumnya. Pasca berdirinya Ditjen GTK yang di kepalai oleh Sumarna, mantan pimpinan di Direktorat P2TK Dikdas. Berbagai skema aturan pembayaran tunjangan profesi semakin bertambah.

Menurut Tagor Alamsyah Harahap, Plh Kepala Subdirektorat Program Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dikdas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ada yang salah dalam penyaluran TPG. Itu sebabnya pemerintah sedang menyusun ulang skema pemberian TPG.
Tagor Alamsyah Harahap

Salah satu skema yang disiapkan adalah dengan tahapan uji kompetensi. Ada tiga komponen yang akan kami ukur yaitu penilaian kinerja guru (PKG), pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB), dan uji kompetensi guru (UKG). Di awal tahun, guru akan dinilai kompetensinya melalui UKG. Jika kompetensinya kurang, guru harus ke PKB. Setelah masuk PKB, kompetensi guru akan kembali diukur.

Dalam skema Kemdikbud, pengembangan keprofesian berkelanjutan guru dilakukan berjenjang. PKB guru pertama (golongan IIIa-IIIb) fokus pada pengembangan diri sendiri, PKB guru muda (golongan IIIc-IIId) fokus pada pengembangan siswa, PKB guru madya (golongan IVa, IVb, IVc) fokus pada pengembangan sekolah. Dan PKB guru utama (golongan IVd-IVe) fokus pada pengembangan profesi.

Dijelaskan Tagor, jumlah ideal guru dapat dihitung dengan beban kerja 24 jam per minggu dan linieritas dengan sertifikasi. Untuk pembinaan karir, guru harus memenuhi kualifikasi akademik, kompetensi, dan jenjang karir. Dengan pengukuran seperti ini, tunjangan guru bukan lagi menjadi hak, melainkan kewajiban yang harus dilaksanakan guru. Artinya dengan TPG yang diberikan tersebut guru harus mampu mengembangkan kompetensi diri. Jika tidak, tunjangan tersebut akan dihentikan," pungkasnya.


Jika bermanfaat Silakan share di FB, Tweet maupun GPlus. Berikan saran, pendapat, kritik ataupun pertanyaan di blog ini lewat komentar Facebook atau Google



1 komentar:

Saya mau balik tanya, Jika nilai kompetensi guru rendah apa guru tersebut yang disalahkan? mengapa waktu sertifikasi bisa lulus? Kok bisa sampai lulus? seharusnya jangan menyalahkan guru yang sudah sertifikasi tapi tanya lembaga/perguruan tinggi yang meluluskan guru tersebut?jangan-jangan prosesnya yang salah bukan gurunya. satu lagi...apakah pemerintah sudah maksimal dalam membina guru? apakah pemerintah sudah memberikan pendidikan dan pelatihan yang maksimal kepada seluruh guru?jangan-jangan yang ikut pelatihan cuma itu-itu aja? Menurut saya yang bodoh sertifikasi guru itu hanya menimbulkan rasa iri dan tidak adil padahal tugas guru sama yaitu mendidik siswa. apakah hanya dengan uji kompetensi bisa menilai kinerja guru jelek? coba yang duduk di kursi dengan ruangan ber AC suruh ngajar anak SD? coba yang berdasi dan turun mobil mewah suruh nyebokin anak yang kecipirit di kelas. Tunjangan adalah milik semua guru mau PNS atau non PNS karena tugasnya sama yang membedakan cuma selembar kertas.